≡ Menu

Jusuf Kalla Singgung Konflik di DPR

jusuf-kalla

Jusuf Kalla, Wakil Presiden untuk periode 2014-2019 mendatang singgung konflik yang tengah terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut penilaian JK, konflik yang terjadi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) adalah efek dari demokrasi yang terlalu terbuka. Akan tetapi, ia tetap merasa yakin jika perpecahan itu hanya sementara dan akan segera terselesaikan. Pada saat menyampaikan kata sambutannya di dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja di Kantor Kementerian Dalam Negari, Jakarta, JK berpendapat jika efek-efek yang ada di DPR itu hanya bersifat sementara saja dan untuk ke depannya pasti bisa diselesaikan dengan baik.

Jusuf Kalla menyampaikan sambutannya itu pada sebuah acara yang juga turut diikuti oleh para gubernur, kepala kepolisian daerah, dan kepala Badan Intelijen Daerah di seluruh Indonesia. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Sutarman, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdiatno.

Jusuf Kalla juga mengatakan kepada agen bola terpercaya Indo Master Bola, bahwa Indonesia patut bersyukur karena pemilihan umum berjalan lancar dan tanpa korban jiwa. Indonesia dan Malaysia, menruut penilaian JK merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang cenderung bebas konflik terkait dengan pemilu. Ia pun mengatakan, coba lihatlah Paskistan, Iran, dan Irak. Indonesia sejatinya telah memiliki landasan sosial yang baik. Bahwa kemudian kita banyak mengalami masalah, bicara tentang listrik yang kurang, jalan yang kurang baik, dan berbagai hal yang dianggap masih kurang, sebenarnya itu merupakan tanda-tanda yang baik.

Seperti yang diketahui yang telah dikutip dari agen SBOBET, sebelumnya JK pun berpendapat bahwa kisruh di DPR merupakan fenomena penerapan demokrasi yang berlebihan. Ia mengharapkan supaya DPR dapat menyelesaikan masalahnya sendiri melalui musyawarah. Walaupun begitu, JK mengatakan, para pemimpin negara harus turun tangan jika DPR tidak bisa menyelesaikan konflik sendiri. Ia juga menyatakan tak dengan manuver KIH yang membentuk DPR tandingan. Menurut pendapat dirinya, pembentukan pimpinan tandingan seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi.