≡ Menu

Pratikno Jawab Kritikan Politisi DPR

pratikno-menteri-sekertaris-negara
Pratikno Menteri Sekertaris Negara

Pratikno yang merupakan Menteri Sekretaris Negara jawab kritikan yang sebelumnya dilontarkan oleh politisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan biaya penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurut penilaian Pratikno, penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, tetapi dari dana tanggung jawab sosial sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada saat diwawancarai oleh para pewarta berita di Hotel Grand Clarion, Makassar usai menemani Presiden Joko Widodo yang melakukan blusukan, Pratikno menjelaskan jika ketiga kartu tersebut merupakan bantuan dari berbagai pihak. Itu CSR dari BUMN, tidak masuk APBN.

Pratikno pun meminta kepada DPR untuk tidak terburu-buru menghakimi anggaran penerbitan kartu tersebut. Yang paling penting menurut dirinya ialah fokus pada kelancaran penyelenggaran program KIS, KIP, dan KKS tersebut. Pria yang dulunya adalah Rektor Universitas Gadjah Mada itu mengatakan kepada agen SBOBET, jangan sampai di sana justru sudah timbul rebut-ribut dulu. Sekarang ini, sangat penting untuk berfokus supaya programnya bisa berjalan dengan lancar. Menurut pendapatnya, selama ini banyak anggaran, tetapi tidak fokus, maka dari itu ia ingin benar-benar focus untuk kelancaran ke depannya.

Pratikno juga mengklaim bahwa penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) BUMN ini hanya untuk sementara saja. Sebab, pada tahun berikutnya nanti, pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti yang diketahui, sebelumnya Wakil Ketua DPR yakni Fahri Hamzah mempertanyakan tender fisik kartu pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR.

Fahri mengatakan kepada agen bola terpercaya Indo Master Bola, kartunya saja itu harus ditender. Harga satu kartu itu bisa senilai Rp 5.000. Ini Rp 5.000 dikali 15 juta orang, jadi sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan? Menurutnya, program di atas 1 miliar saja harus ditender, apalagi yang triliunan.